JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menekankan urgensi percepatan pembangunan hunian sementara bagi korban bencana alam.
Pembangunan huntara ini difokuskan untuk masyarakat terdampak di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Menurut Pratikno, pembangunan huntara harus dipercepat agar masyarakat bisa menempati hunian yang lebih layak dan aman sebelum Hari Raya Idul Fitri. "Percepatan hunian dipercepat sebelum Lebaran," jelasnya.
Ia menekankan bahwa fokus percepatan tidak hanya soal waktu, tetapi juga menyasar ketepatan dan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
Percepatan ini menjadi prioritas pemerintah karena sejumlah faktor, termasuk meningkatnya kebutuhan mendesak masyarakat terdampak untuk kembali menempati hunian layak setelah kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam. Dengan menempati huntara sebelum Lebaran, masyarakat bisa merayakan hari raya dengan lebih nyaman dan aman.
Ketepatan Sasaran dan Akuntabilitas
Pratikno menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi harus tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, serta kepastian hukum dan sosial. “Upaya ini dilakukan guna memastikan seluruh proses berjalan cepat sekaligus tertib administrasi demi kepentingan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan percepatan, seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga terkait, diminta bergerak secara terkoordinasi.
Basis data yang valid menjadi kunci agar tidak ada masalah di lapangan. Dengan demikian, percepatan pembangunan tidak hanya cepat secara fisik, tetapi juga tepat secara prosedur dan administrasi.
Ketepatan sasaran ini juga melibatkan identifikasi persoalan di lapangan untuk kemudian dirumuskan solusi konkret. Pratikno menekankan pentingnya kolaborasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah agar setiap langkah pembangunan huntara benar-benar menyasar masyarakat terdampak dan mengurangi risiko konflik atau tumpang tindih kebijakan.
Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan
Pratikno menyoroti perlunya koordinasi yang intensif di antara semua pihak yang terlibat. "Kita semuanya bergerak cepat, tepat sasaran, akuntabel, dan tidak menimbulkan masalah hukum maupun sosial di kemudian hari," katanya.
Koordinasi ini meliputi sinkronisasi data, perencanaan lokasi huntara, penyediaan material, dan tenaga kerja, sehingga setiap tahapan dapat berjalan selaras. Pihak terkait juga diminta memperhatikan aspek sosial, seperti keterlibatan masyarakat setempat dalam pembangunan, agar hunian yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan.
Selain itu, koordinasi juga mencakup penanganan permasalahan administrasi, termasuk dokumen kepemilikan tanah, izin pembangunan, dan distribusi bantuan. Hal ini dimaksudkan agar tidak muncul hambatan hukum yang dapat menunda penyelesaian proyek. Menurut Pratikno, proses yang tertib administrasi adalah bagian dari tanggung jawab moral dan profesional pemerintah.
Pentingnya Basis Data yang Valid
Salah satu poin penting yang ditekankan Menko PMK adalah penggunaan basis data yang valid dan konsisten. "Masalah pendataan yang valid dan juga konsisten, sekaligus juga ruang administrasi dipenuhi untuk tidak menimbulkan masalah," jelas Pratikno.
Basis data yang valid memungkinkan pemerintah memastikan bantuan dan hunian sementara tepat sasaran, serta meminimalkan risiko kesalahan distribusi. Hal ini juga mempermudah evaluasi hasil pembangunan huntara dan memastikan setiap keluarga terdampak mendapatkan haknya.
Selain itu, basis data yang baik juga mempermudah perencanaan jangka panjang, termasuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak, pembangunan fasilitas umum, dan penataan kawasan terdampak bencana. Dengan demikian, percepatan huntara menjadi bagian dari strategi rehabilitasi yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Solusi Nyata untuk Kebutuhan Masyarakat
Pratikno menekankan bahwa percepatan pembangunan huntara bukan semata soal menyelesaikan pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat terdampak.
"Semua bergerak memenuhi aspirasi masyarakat dan mencari titik tengah di tengah masalah yang ada, yang terbaik untuk masyarakat," ujarnya.
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi, sinkronisasi data, serta percepatan realisasi program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dengan demikian, masyarakat terdampak bencana di Sumatera diharapkan dapat menikmati hunian sementara yang layak, aman, dan memadai sebelum Lebaran.
Selain itu, Pratikno menegaskan bahwa percepatan pembangunan huntara dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan aspek sosial.
Setiap keputusan dalam proses ini diarahkan agar masyarakat terdampak tidak hanya mendapatkan hunian fisik, tetapi juga dukungan sosial dan lingkungan yang memadai.
Ke depan, pemerintah akan terus memonitor proses pembangunan huntara agar sesuai target, tepat sasaran, dan akuntabel, sehingga tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat tercapai secara maksimal.