JAKARTA - Pemerintah Indonesia tengah mendorong percepatan besar-besaran pemanfaatan energi surya yang menjadi bagian penting dalam strategi kedaulatan energi nasional. Upaya ini tertuang dalam kajian berjudul The Solar Archipelago: Indonesia’s 100 GW Leap to Energy Sovereignty yang dirilis oleh Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian baru-baru ini.
Fokus kajian ini adalah bagaimana langkah konkret menuju pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan total kapasitas 100 gigawatt (GW) beserta sistem penyimpanan energi baterai (BESS) agar Indonesia mampu menghapus ketergantungan pada bahan bakar fosil dan memperluas akses energi listrik di seluruh nusantara.
Transformasi Energi Surya Nasional
Program PLTS 100 GW yang diusulkan merupakan bagian dari mandat Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, guna mempercepat transisi energi bersih di Tanah Air. Kajian IESR menyebutkan bahwa inovasi tersebut mencakup 80 GW PLTS skala desa yang dilengkapi sistem penyimpanan baterai dan 20 GW yang terhubung ke jaringan listrik utama. Dengan penurunan harga terbaru pada modul surya dan baterai, kombinasi PLTS dan BESS kini menjadi opsi yang lebih murah dibandingkan penggunaan diesel, gas, maupun batubara sebagai sumber energi listrik.
Langkah besar ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga strategis. Selain menjadi sumber energi terbarukan nasional, pemanfaatan sistem PLTS akan membantu pemerintah dalam menjangkau lebih dari 16.000 desa yang selama ini masih bergantung pada pembangkit diesel yang mahal dan tidak ramah lingkungan. Pembangunan PLTS yang terdesentralisasi di desa-desa ini dipandang sebagai alat strategis untuk menutup kesenjangan listrik antara kawasan perkotaan dan pedesaan.
Pendekatan Teknis yang Disarankan Kajian
Dalam kajiannya, IESR memberikan perhatian pada kebutuhan teknis dan perencanaan yang matang dalam pembangunan sistem energi surya nasional. Salah satu catatan penting adalah bahwa pendekatan “satu ukuran untuk semua” misalnya menetapkan target 1 MW per desa, justru berpotensi menyebabkan pemborosan investasi hingga puluhan miliar dolar AS. Sebagai alternatif, laporan ini menawarkan konsep 10 arketipe desa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas masing-masing lokasi, mulai dari skala kecil 200 kWp hingga besar 2,5 MWp.
Pendekatan yang disesuaikan ini diharapkan dapat mempercepat implementasi dan meningkatkan efisiensi anggaran. Kajian juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pelaku lokal seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), perusahaan listrik negara PLN, serta pihak swasta agar proyek berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan.
Manfaat Ekonomi dan Sosial PLTS 100 GW
Selain aspek teknis, kajian juga menggarisbawahi dampak sosial ekonomi dari pembangunan PLTS. Salah satunya adalah penciptaan lapangan kerja yang signifikan dalam sektor energi bersih. Dibutuhkan sekitar ratusan ribu tenaga kerja terampil untuk mewujudkan proyek ini, mulai dari tahap instalasi hingga operasi dan pemeliharaan. Hal ini membuka peluang lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan keterampilan di bidang teknologi energi terbarukan.
Pembangunan infrastruktur energi surya juga diproyeksikan dapat memperkuat ekonomi lokal di berbagai daerah. Sistem PLTS yang terintegrasi tidak hanya menghasilkan listrik, tetapi juga mendukung aktivitas produktif lainnya seperti pengoperasian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terkendala oleh minimnya pasokan energi stabil.
Tantangan dalam Implementasi Proyek
Meski memiliki potensi besar, program PLTS 100 GW ini bukan tanpa tantangan. Kajian IESR menyebutkan beberapa hambatan yang harus diatasi, termasuk kesiapan institusional dan administratif KDMP, koordinasi dengan pemangku kepentingan nasional seperti PLN, serta ketersediaan tenaga kerja terampil yang cukup. Tantangan tersebut menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan proyek ini diwujudkan sesuai rencana.
Selain itu, proyek energi surya dalam skala besar ini mensyaratkan disiplin teknis dan dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Tanpa perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, target ambisius ini dapat menghadapi hambatan besar di lapangan.
Menuju Kedaulatan Energi Indonesia
Kajian The Solar Archipelago dipandang sebagai landasan strategis untuk mewujudkan visi kedaulatan energi yang dicanangkan pemerintah. Energi surya yang berkelanjutan akan menjadi pilar penting dalam mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil serta membantu mencapai target energi bersih di masa depan. Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara, mengingat potensi sumber daya surya yang melimpah.
Dengan langkah strategis yang tepat, percepatan pemanfaatan energi surya ini diharapkan tidak hanya menjawab tantangan kebutuhan listrik nasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.